Bertemu Wakil Rakyat, PPDI Madiun usulkan usia Pensiun Perangkat Desa adalah 64 Tahun

  Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Madiun saat menerima Audensi dengan PPDI Kabupaten Madiun Madiun, ppdikabmadiun.com Pengurus Persatuan ...

 

Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Madiun saat menerima Audensi dengan PPDI Kabupaten Madiun

Madiun, ppdikabmadiun.com

Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Madiun saat bertemu dengan Komisi A DPRD Kabupaten Madiun dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Madiun, Senin (06/01/2025) mengusulkan beberapa hal untuk kemajuan Pemerintahan Desa.

Selain usulan Tunjangan Purna Tugas, Kenaikan Siltap berjenjang setiap dua tahun, pengangkatan Kamituwo dari Penduduk Asli juga mengusulkan batas purna tugas bagi perangkat desa.

Hal itu disampaikan oleh Ketua PPDI Kabupaten Madiun, Suntoyo, S.Sos usai bertemu dengan Wakil Rakyat di Gedung DPRD Kabupaten Madiun.

“Jadi, Batas Usia Perangkat Desa sebelum April Tahun 1999 Regulasi UU No 5 Tahun 1979 Instruksi Mendagri No 10 Tahun 1990 tentang batas usia maksimal dan persyaratan pendidikan aparatur Pemerintah Desa No 3 “Dalam upaya pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa secara maksimal dan dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan maka: a. Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Usia Maksimalnya 64 Tahun” Maka berdasarkan regulasi tersebut dan usulan Perangkat Desa bahwa Perangkat Desa yang dilantik dengan regulasi tersebut diatas akan selesai masa tugasnya pada usia 64 Tahun,” Ucap Suntoyo.

Kemudian kata Suntoyo, Regulasi Peraturan Persiden Republik Indonesia Tahun 1979 Pasal 15 Ayat 5 “Pemberhentian Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang Ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri”

“Maka berdasarkan regulasi tersebut dan usulan Perangkat Desa bahwa Perangkat Desa yang dilantik dengan regulasi tersebut diatas akan selesai masa tugasnya pada usia 64 Tahun,” Tegas Suntoyo.

Ketua PPDI Suntoyo, S.Sos yang didampingi Sekretaris Ajar Putra Dewantoro, Spd, Mpd berharap agar usulan tersebut bisa ditetapkan melalui Perda ataupun Perbup.

“Ini sangat penting karena untuk efisiensi dan efektivitas dalam Pemerintah Desa. Perangkat Desa yang berpengalaman akan mampu berkolaborasi dengan semua pihak di desa untuk memajukan desa melalui pembangunan yang dilakukan.”Tutup Ketua PPDI, Suntoyo, S.Sos. (Taufik/ Tim Humas)